Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Pemerintah Provinsi sengaja menghentikan pembangunan dan renovasi sekolah karena banyaknya kontraktor nakal yang tidak memperhatikan kualitas sekolah.

"Bagaimana mungkin kami harus merehabilitasi sekolah yang hanya setahun sudah rusak kembali. Lebih baik saya tunda sampai tahun depan pembangunannya, tetapi bangunannya bertahan sampai dua puluh tahun ke depan," kata Ahok saat menerima aspirasi warga di Balai Rakyat, Rumah Lembang, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Calon Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat itu menilai pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas program kerjanya untuk menciptakan generasi masa depan yang andal.

Ahok menjelaskan ketika dirinya mendampingi Joko Widodo saat memimpin Jakarta, kondisi pendidikan di Jakarta dinilai memprihatinkan karena banyak kondisi sekolah yang buruk, pembangunan yang mangkrak serta angka putus sekolah yang tinggi.

Untuk menurunkan angka putus sekolah, Ahok-Djarot akan tetap mengunggulkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai solusi di bidang pendidikan.

Ketika menjadi Wagub, Ahok menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan Pemprov untuk KJP sebesar Rp300 miliar, namun saat ini sudah mencapai Rp2,5 triliun agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati fasilitas KJP yang menyangkut uang jajan, makan dan transportasi.

"Bahkan sekarang kami telah menurunkan angka putus sekolah untuk SD sebesar 56 persen, SMK sekitar 36 persen," kata dia.

Kepedulian mantan Bupati Belitung Timur terhadap dunia pendidikan itu tidak terlepas dari pengalamannya saat masih bersekolah di Belitung.

Menurutnya, anak-anak pintar di sana sebagian besar berasal dari warga miskin. Ia pun pernah diingatkan oleh sang ayah agar kondisi tersebut menjadi perhatian untuk lebih peduli kepada orang-orang yang tidak beruntung. (Ant)