Menhan Sebut Ada 29 Rumah Sakit TNI Belum Terakreditasi

JAKARTA,怎么下载 quickq DISWAY.ID--Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengaku ada 29 dari 145 rumah sakit TNI di Indonesia yang belum terakreditasi karena banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi.

Hal itu disampaikan Sjafrie dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Rabu, 30 April 2025.

Menhan Sebut Ada 29 Rumah Sakit TNI Belum Terakreditasi

Menhan Sebut Ada 29 Rumah Sakit TNI Belum Terakreditasi

BACA JUGA:Menhan Tegaskan Prabowo Tak Intervensi Pengesahan RUU TNI

Menhan Sebut Ada 29 Rumah Sakit TNI Belum Terakreditasi

BACA JUGA:Menhan Tegaskan Tidak Ada Wajib Militer dan Dwifungsi dalam UU TNI yang Baru Disahkan

Menhan Sebut Ada 29 Rumah Sakit TNI Belum Terakreditasi

"Kami memiliki sejumlah 145 rumah sakit TNI, dari seluruh wilayah nasional kami. (Tetapi) masih ada 29 rumah sakit yang belum terakreditasi," kata Sjafrie.

Dia mengatakan rumah sakit-rumah sakit belum terakreditasi karena faktor sumber daya manusia (SDM). 

Selain itu, juga berkaitan dengan kebutuhan dari kemampuan layanan dasar yang diperlukan untuk para tenaga kesehatan.

"Seperti spesialis, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, spesialis obgyn dan spesialis anak, ini kita masih kurang. Itu sebabnya Universitas Pertahanan yang waktu itu didorong oleh Menteri Pertahanan sebelumnya Bapak Prabowo Subianto membentuk fakultas kedokteran di Universitas Pertahanan," jelasnya.

BACA JUGA:Menhan Sjafrie Soal UU TNI Disahkan, TNI Janji Tak Akan Pernah Mengecewakan Rakyat

BACA JUGA:Stafsus Menhan Deddy Corbuzier Komentari soal RUU TNI, Tapi Belum Lapor LHKPN ke KPK

"Alhamdulillah kita sudah mempunyai setiap kita wisuda kita mengeluarkan 75 alumni Fakultas Kedokteran, ini untuk mengejar kekurangan yang kita hadapi," sambungnya.

Terkait dokter spesialis ini, menurut Sjafrie juga tidak mudah untuk mendapat rekomendasi praktik dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

Belum lagi, kata dia, bila berkaitan dengan spesialisasi maka berurusan dengan perguruan tinggi yang hal itu di luar kendalinya.

"Tetapi ini mungkin bisa menjadi pertimbangan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk mendorong kementerian terkait, atau badan terkait untuk kita juga ingin mempunyai dokter-dokter spesialis," kata Sjafrie.