Pemerintah Indonesia membuka peluang selebar-lebarnya bagi sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional, seiring meningkatnya kebutuhan anggaran infrastruktur di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Proyeksi kebutuhan anggaran lima tahun ke depan diperkirakan mencapai tiga kali lipat dibanding era Presiden Joko Widodo.

Herzaky Mahendra Putra, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk Komunikasi dan Informasi Publik, mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers International Conference on Infrastructure 2025 yang akan digelar pada 11–12 Juni 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC).

"Kita sudah lihat di hitungan-hitungan kasar, budget infrastruktur yang dibutuhkan itu dari periode lima tahun ini, mungkin bisa sekitar tiga kali dari yang lima tahun lalu," ujar Herzaky, dikutip Selasa (3/6). "Jadi ini kita perlu banyak membangun infrastruktur untuk mencapai tujuan-tujuan kita."

Baca Juga: Menko AHY Tegaskan Pentingnya Semangat Pembangunan Infrastruktur ke Depan

Konferensi berskala internasional ini menjadi forum strategis perdana yang menyatukan kementerian/lembaga, pelaku industri nasional, serta mitra internasional dalam satu panggung untuk merumuskan peta jalan pembangunan infrastruktur nasional secara terintegrasi. Pemerintah berharap ajang ini dapat menjadi titik balik koordinasi yang konkret dalam mendukung target ambisius Presiden Prabowo, termasuk pertumbuhan ekonomi hingga 8%, serta pencapaian swasembada pangan, air, dan energi.

"Acara ini pertama kali yang kita laksanakan mungkin di Indonesia, karena memang kita mengetahui bahwa program-program Presiden kali ini sangat ambisius sebenarnya, dan bagus buat masyarakat. Tetapi tidak mungkin kita laksanakan tanpa adanya infrastruktur yang handal," ucap Herzaky.

Baca Juga: Kerja sama Strategis ZTE - XLSMART, Bangun Infrastruktur Digital yang Berkelanjutan dan Inklusif.

Herzaky menambahkan bahwa peran swasta menjadi krusial, mengingat besarnya kebutuhan pendanaan negara yang tidak mungkin sepenuhnya ditanggung APBN. Pembiayaan kreatif, kemitraan publik-swasta (PPP), hingga penarikan investor asing menjadi jalan keluar utama untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dan mendorong pemerataan pembangunan.

"Acara ini salah satu ikhtiar kita juga untuk mengumpulkan semua stakeholder, mengetahui juga isu-isu apa, rencana-rencana pemerintah seperti apa, supaya komunikasi jelas," tegasnya.

Melalui konferensi ini, pemerintah ingin menyampaikan bahwa era pembangunan ke depan memerlukan partisipasi aktif seluruh pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta domestik dan internasional sebagai mitra pembangunan.

• ·Menko PMK Kucurkan Dana Rp1,4 Miliar untuk Bantu Korban Banjir di Bekasi
• ·Cara Cek Aplikasi Bansos Kemensos, Ini Langkah dan Manfaatnya
• ·Sanggar Sarana Baja Hadirkan Rough Terrain Crane Berstandar Internasional di Indonesia
• ·Hindari 5 Makanan Ini Kalau Tak Ingin Kolagen Rusak, Wajah Jadi Tua
• ·Xiaomi Tegaskan Ogah Ikut
• ·Rocky Gerung Dibela PSI: 'Kalau Cuma Kata Kasar itu Biasa, Tapi Kalau Main SARA dan Fitnah...'
• ·Qatar Bakal Bangun Taman Hiburan Lebih Besar dari Disney Florida
• ·Polri Gagalkan Penyelundupan Sabu di Aceh, 5 Orang Diamankan
• ·Jadwal Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi PPPK, Cuma Dikasih Waktu 3 Hari
• ·Alba Bangun Pabrik Plastik Daur Ulang Senilai US$60 Juta
• ·Bacaan Niat Puasa Asyura Lengkap dengan Arab, Latin, dan Terjemahan
• ·Dua Wilayah RI Ini Punya Populasi yang Panjang Umur, Apa Sebabnya?
• ·Waspada! Akhir Pekan Hujan Berawan Buat Warga Megapolitan
• ·Gawat, Pengendara Fortuner Buang Barbuk Pelat TNI Palsu Disuruh Kakaknya yang Purnawirawan
• ·Presiden Prabowo Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel, Asalkan Palestina Merdeka
• ·FOTO: Menari dalam Balutan Kebaya Warna