Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, merespons kasus dugaan pelecehan seksualyang melibatkan seorang dokterspesialis kandungan (obgyn) terhadap pasiennya di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Arifah menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban.

"Nah kemudian untuk kasus yang di Garut ini karena kita baru dengar, kami akan berkoordinasi juga dengan unit PPPA kami yang berada di sana. Sudah sejauh mana yang dilakukan, kemudian upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban," ujar Arifah ditemui di kediamannya, kawasan Jakarta Selatan, Selasa (15/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya dan sebagainya. Kalau pun perlu bantuan hukum, kami bisa membantu mengkoordinasikan. Tetapi itu sebetulnya bukan wilayah kami," jelasnya.

Arifah juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar kementerian dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya yang terjadi di ranah pelayanan kesehatan.

Kata dia, meski belum bertemu langsung dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pihaknya siap menjalin komunikasi intensif agar tidak ada celah dalam penanganan sekaligus untuk mencegah kasus serupa berulang terjadi.

Lihat Juga : Polisi soal Pelecehan Dokter Garut: Belum Ada Laporan, Pelaku Diburu

"Karena ini ada kaitan erat antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami akan melakukan koordinasi," tegasnya.

Kasus pelecehan seksual diduga dilakukan seorang dokter kandungan terhadap pasiennya di Garut, Jawa Barat. Dinas Kesehatan juga mengakui bahwa kejadian itu memang terjadi di salah satu klinik swasta di daerah mereka.

Dalam tayangan video CCTV terekam jelas dokter tersebut melakukan ultrasonografi (USG) kepada seorang wanita. Dalam video tersebut pelaku tampak melakukan pelecehan dengan meraba bagian tubuh korban.

• ·Totok: Jurnalis dan Pengawas Pemilu Punya Peran Sama Jaga Demokrasi
• ·Pelaku Unlock IMEI Sama dengan Mendukung Peredaran Ponsel Ilegal, Hukumannya Sangat Berat
• ·Kemenperin Sebut Penerapan SNI Emas Akan Jamin Kualitas dan Memacu Daya Saing
• ·Pro AVL 2023 Jadi Pameran Audio Visual dan Lighting Terbesar di Indonesia
• ·5 Kebiasaan yang Bisa Bikin Awet Muda di Usia 40
• ·Kemenkes Bakal Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional Tingkatkan Status Gizi Indonesia
• ·Desainer Ikonik Italia Rosita Missoni Meninggal Dunia
• ·Pelan Tapi Pasti, BPS Sebut Perekonomian Jakarta Meningkat 5,58 Persen
• ·Walhi Beberkan Dampak Pemasangan Pagar Laut Misterius di Pesisir Tangerang
• ·Melonjak Rp23 Ribu, Harga Emas Antam Dijual Rp1.894.000 per Gram pada 19 Mei 2025
• ·Harga Cabai Masih Terasa Pedas, Pedagang Pasar Mengeluh: Dua Jam Ngobrol Nggak Ada yang Belanja
• ·HUT RI, Anies Baswedan Malah Bilang Masyarakat Harus Bayar Budi kepada Negara, Begini Katanya!
• ·Bahaya Tren Temple Run di TikTok, Kuil Angkor Wat Terancam Rusak
• ·Kabar Baik Soal Pergub Warisan Ahok, Wagub Riza Patria Akhirnya Turun Tangan!
• ·Bahlil dan Komisi VII DPR RI Sepakati Target Lifting Migas 650.000 Barel di 2025
• ·Peringkat Kredit AS Turun karena Utang Membengkak, Investor Cemas RUU Baru Tambah Beban