JAKARTA,quickq官方版下载ios DISWAY.ID --Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, modus yang dilakukan pihak rumah sakit untuk menyukseskan klaim fiktif BPJS Kesehatan.

Menurut Pahala Nainggolan, aksi ini tidak hanya dilakukan oleh perseorangan, tetapi komplotan dari jajaran rumah sakit.

Bahkan, proses verifikasi klaim JKN ke BPJS Kesehatan yang berlapis-lapis hampir bisa dibobol dengan cara yang terstruktur, mulai dari diagnosis, rekam medis, hingga terapi yang ditetapkan.

BACA JUGA:Demokrat Resmi Usung Bupati Raja Ampat 2 Periode Abdul Faris di Pilgub Papua Barat Daya

BACA JUGA:Kemenkes Ancam Sanksi Dokter dan RS Pelaku Klaim Fiktif BPJS, Izin Praktik Bisa Dicabut

Langkah pertama adalah mengumpulkan dokumen pasien, termasuk salah satunya KTP.

"Jadi klaim fiktif yang kita temukan ketika verifikasi ke lapangan itu yang pertama, dia mengumpulkan dokumen pasien. Ada KTP, KK, kartu BPJS, melalui bakti sosial kerja sama dengan kepala desa," ungkap Pahala Nainggolan pada diskusi media di Jakarta, Rabu 24 Juli 2024.

Berdasarkan inilah di-engineer semua seakan-akan dia sakit, lanjutnya.

Bahkan dalam membuat rekam medis, rumah sakit berhasil mengumpulkan data pemeriksaan penunjang pasien secara lengkap sebagai salah satu syarat klaim JKN.

Kemudian, untuk penanganan penyakit tersebut memerlukan tanda tangan dokter.

BACA JUGA:Survei Indikator Politik Indonesia: 66,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

BACA JUGA:Banjir Rendam 7 Desa di Halmahera Tengah, 1.726 Orang Tidur di Pengungsian

"Jadi memang sudah niatnya sudah mengumpulkan KTP dan kartu BPJS untuk mengeluarkan surat eligibel peserta. Ada dokternya segala macam yang sebenarnya sudah tidak kerja lagi di RS itu, tapi dia dia tanda tangan saja. Makanya ini komplotan beneran," imbuhnya.

Tak ayal, proses verifikasi klaim JKN yang telah didesain sedemikian dan berlapis tetap bisa dibobol hingga akhirnya ketahuan setelah diaudit.

• 1
• 2
• 3
• »

• ·Cegah Peristiwa Pemilu 2019, KPU Batasi Usia KPPS di Pemilu 2024
• ·Direktur ALGORITMA Sebut Endorsement Jokowi Tidak Akan Berdampak Besar Kepada Masyarakat
• ·Jokowi Tetapkan 8 Kategori Penerima THR 2023, ASN Terima Lebih Besar dari Gaji Pokok!
• ·Studi: Tarif Hotel Kian Mahal, Orang RI Jarang Batalkan Reservasi
• ·SEQURRA Dukung UMKM Lawan Pemalsuan Produk Lewat Teknologi Stiker QR Microtext
• ·日本建筑设计大学排名怎么样？
• ·AHY Pede Koalisi Perubahan Makin Mantap Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024
• ·2 Pimpinan LPSK Beda Pendapat Soal Pencabutan Perlindungan Bharada E
• ·Bareskrim Polri Pastikan Bakal Usut Kasus Denny Indrayana dengan Profesional
• ·Direktur ALGORITMA Sebut Endorsement Jokowi Tidak Akan Berdampak Besar Kepada Masyarakat
• ·Pemandian Berusia 2.000 Tahun Ditemukan di Situs Kuno Pompeii
• ·Cuaca Buruk, Polri Hentikan Sementara Proses Evakuasi Kapolda Jambi
• ·Giring Ganesha Siap Maju Caleg, Percaya Diri PSI Bisa Raup Banyak Suara di Pemilu 2024
• ·Muhaimin Iskandar Usulkan Jabatan Gubernur Dihapus, Ridwan Kamil : Tanya kepada Rakyat
• ·Harga Emas Melonjak Gegara Ancaman Tarif Trump
• ·Lakukan Pertemuan, Prabowo Subianto dan Zulkifli Hassan Bahas Format Tahun Depan