Sekitar 3.000 buruh dan pensiunan PT Pos Indonesia dari berbagai elemen serikat pekerja akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta pada Selasa (3/6/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan pekerja aktif maupun pensiunan, serta masyarakat umum.

Unjuk rasa akan dimulai pukul 10.00 WIB dari depan Kantor Kementerian BUMN, lalu dilanjutkan ke Istana Negara dan Gedung DPR RI. Massa aksi terdiri dari pensiunan dan mitra kerja PT Pos Indonesia, karyawan aktif, anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta partisipan dari Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB) yang mewakili 67 serikat buruh nasional.

Baca Juga: Antisipasi PHK Massal, Pemerintah Diminta Perkuat Perlindungan Buruh dan Deregulasi Industri

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan memperjuangkan hak-hak pekerja dan pensiunan yang selama ini terpinggirkan.

"Negara dan BUMN tidak boleh mengkhianati jasa para pensiunan. Menghapus tunjangan mereka sama saja dengan menelantarkan orang-orang yang telah membangun fondasi layanan pos nasional selama puluhan tahun," tegas Iqbal.

Adapun empat tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi ini, yakni:

1. Menolak penghapusan sumbangan dan tunjangan pensiunan PT Pos Indonesia.
2. Menghapus sistem kemitraan bagi mitra pos dan mengangkat mereka menjadi pekerja tetap.
3. Menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
4. Menghentikan praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan sistem outsourcing. 

Iqbal mengkritik keras sistem kemitraan yang diterapkan PT Pos Indonesia. Menurutnya, sistem ini hanya menjadi topeng bagi eksploitasi pekerja.

"Istilah 'mitra' hanyalah kamuflase. Faktanya, mereka bekerja seperti karyawan tetap namun tidak mendapatkan hak-hak dasar pekerja. Ini adalah bentuk modern dari perbudakan kerja yang dilegalkan," katanya.

Baca Juga: Pos Indonesia dan Japan Post Perkuat Kolaborasi Global, Siap Hadapi Tantangan Industri Logistik

Di bidang kesehatan, Iqbal juga menolak kebijakan pemerintah terkait iuran BPJS dan penerapan KRIS.

"Pemerintah seharusnya memperbaiki layanan dan memperluas manfaat, bukan justru membebani rakyat dengan kenaikan iuran dan sistem KRIS yang belum jelas kualitas dan keadilannya," ujarnya.

Ia juga menyoroti maraknya praktik PHK dan outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.

"Outsourcing menciptakan pekerja kelas dua yang selalu hidup dalam ketidakpastian. Kami mendesak pemerintah mengakhirinya dan menjamin kepastian kerja serta perlindungan bagi seluruh pekerja," pungkas Iqbal.

• ·Musda VI Golkar Banten, Langkah Awal Menuju Kemenangan 2029
• ·Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Begini Penampakan Irjen Teddy Minahasa Kenakan Baju Tahanan
• ·Gembok Dibuka, Saham Emiten Furniture LFLO Bebas dari Suspensi
• ·Tabrak Lansia Pejalan Kaki di Jalan MH Thamrin, Sopir TransJakarta Dinonaktifkan
• ·Partai Buruh Resmi Ajukan Uji Formil UU Cipta Kerja ke MK
• ·5 Cara Menurunkan Berat Badan Tanpa Olahraga, Mudah Dilakukan di Rumah
• ·Waspada, Ini 6 Efek Samping Makan Pepaya
• ·6 Cara Diet Murah Meriah, Tak Perlu Habiskan Kocek untuk Langsing
• ·Ini Sejumlah Alasan Bharada E Tidak Dipecat dari Polri
• ·Intip Springhill Yume Lagoon, Hunian Strategis dan Asri di Serpong
• ·Harus Keluar Darah di Malam Pertama, Benarkah?
• ·Didukung MUFG, Danamon dan Adira Finance Kembali Hadir Semarakkan IIMS Surabaya 2025
• ·Heboh Momen Tetes Mata Anies, Warganet: Rohto atau Insto Pak?
• ·TKN Minta Relawan Tak Terprovokasi Dengan Serangan Fitnah Prabowo
• ·Polri Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu, 6 di Antaranya Politik Uang
• ·Polri Kirim SP2HP ke Pelapor Terkait Status Tersangka PJ Bupati Donggala