时间：2025-06-03 18:30:45 来源：quickq电脑版更新后没网

Warta Ekonomi -

Hasil pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta belum optimal. Rata-rata warga ibu kota yang terpapar virus corona sebanyak 1.147 orang per hari. Padahal,quickq官网下载电脑版官方 kebijakan itu sudah berjalan hampir satu bulan.

Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, menilai penyebab belum maksimalnya PSBB di Ibu Kota karena pemerintah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tak bersinergi.

"Seharusnya seluruh kepala daerah di kawasan Jabodetabek menyinergikan kebijakan penanganan Covid-19. Misalnya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Jabodetabek," saran Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI ini.

Baca Juga: Demo Omnibus Law Tumpah di Jakarta, PSBB Ketat Anies Bakal Berakhir Sia-sia

Pandu menuturkan, pengetatan PSBB di Jakarta semestinya dijadikan alarm daerah penyangga ibu kota untuk juga ikut memperketat kebijakan. Diingatkannya, kasus di wilayah penyangga berpotensi meningkat jika tidak melakukan pembatasan ketat seperti di Jakarta.

"Sebenarnya dengan PSBB, penularan kasus tidak meninggi. Memang belum bisa menurun, tapi penularannya melambat. Tapi akan sulit menekan penularan virus kalau antar-daerah tidak sinergi," paparnya.

Hal sama disampaikan Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdul Aziz. Dia menilai pengetatan PSBB dilakukan Jakarta kurang efektif. Pasalnya, tidak didukung daerah penyangga seperti Bodetabek.

"Daerah sekeliling Jakarta mempunyai kebijakan berbeda. Sehingga, banyak orang Jakarta yang pergi ke daerah-daerah penyangga untuk berkumpul sambil makan-makan. Pergerakan orang keluar masuk tak terkontrol," kata Aziz, dalam keterangannya.

Dia mendesak, pemerintah pusat turun tangan membuat satu regulasi penanganan Covid- 19 antara Jakarta dengan wilayah penyangga.

"Harus satu komando kebijakannya. Kalau enggak, susah dikendalikan penularan virus ini," sebutnya.

Seperti diketahui, pengetatan PSBB di Jakarta diberlakukan sejak 14 September lalu. Awalnya hanya dua minggu. Tetapi diperpanjang dua minggu, hingga 11 Oktober 2020. Perpanjangan dilakukan karena penularan Corona masih tinggi.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2

上一篇：Kasus Gunawan Jusuf Di
下一篇：Lebaran Sebentar Lagi, Corona Belum Juga Pergi...

• ·Telkom Hitung Jejak Karbon Digiland 2025, Dinetralisasi Lewat Reboisasi dan Konservasi Laut
• ·Nama Menteri Sosial Disebut di Sidang Korupsi E
• ·7 Herbal untuk Penderita Diabetes, Bye Bye Lonjakan Gula Darah
• ·Anak Buah Prabowo Maju, Gerindra Resmi Polisikan Ratna Sarumpaet
• ·Kunjungi Monkey Forest Ubud Bali, 2 Turis Asing Tewas Tertimpa Pohon
• ·Bertemu Puan Usai Debat Capres, Anies Buka Peluang Koalisi Paslon 1 dan 3
• ·FOTO: Warisan Budaya Myanmar Terancam Punah Akibat Gempa
• ·Kepala RSPAD dan Danpuspomad akan Turun Pangkat, Ini Penjelasan Panglima TNI
• ·Bandel! 34 Perusahaan di Wilayah Anies Ditutup
• ·Prabowo Minta Geber 18 Proyek Hilirisasi Rp733 Triliun! Bahlil: Mulai Juni
• ·Kata Anies: Reklamasi Bukan Pulau, Tapi...Kaget Dengernya
• ·DPR: Usut Tuntas Perdagangan Perempuan WNI ke Tiongkok
• ·5 Penyebab Nasi Cepat Kuning di Rice Cooker
• ·Dukung UMKM, Ninja Xpres Hadiri Layanan Sameday Delivery
• ·7 Ikan Terbaik untuk Penderita Diabetes, Bisa Cegah Komplikasi
• ·Ombudsman Sebut Pemprov DKI Lakukan Malaadministrasi