时间：2025-05-30 18:45:32 来源：quickq电脑版更新后没网

Warta Ekonomi,quickq最新官方下载 Jakarta -

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan pihaknya telah memperoleh berbagai masukan (input) yang sangat konstruktif untuk program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Dan hampir seluruh fraksi Komisi VI DPR RI sangat mendukung penuh pelaksanaan program Kopdes/Kel Merah Putih ini. Hal tersebut disampaikan Menkop usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (26/5/2025).

Baca Juga: Dolar Kembali Melemah Setelah Trump Ancam Penerapan Tarif ke Uni Eropa

"Kita sudah mencapai beberapa kesepakatan dan kesimpulan, terutama dalam menjaga kredibilitas program ini, di tingkat pelaksanaan dengan segala mitigasi risikonya dan kemungkinan-kemungkinan buruk yang timbul, bisa kita eliminasi sedemikian rupa," ucap Menkop, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Selasa (27/5).

Hal itu karena, tujuan mulia dari pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan desa, serta mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa-desa.

Menkop juga menekankan bahwa Kopdes/Kel ini milik warga desa, sedangkan BUMDes milik pemerintah desa, sehingga tidak akan tumpang-tindih atau saling mematikan. "Ke depan, bagaimana Kopdes bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk warga desa," imbuh Menkop Budi Arie.

Maka, Menkop mendorong Kopdes/Kel untuk bersinergi dengan siapapun, termasuk BUMDes. Hal yang pasti, Kopdes/Kel Merah Putih sebagai lembaga ekonomi desa harus diperkuat, harus diberikan ruang dan kesempatan untuk terus berkembang.

Pasalnya, bagi Menkop, potensi desa juga harus ditumbuhkan, bukan sekadar sebagai desa menjadi konsumen tapi juga sebagai produsen. "Kita berharap Kopdes Merah Putih menjadi pusat distribusi, produksi, dan industri desa," ucap Menkop.

Oleh karena itu, Menkop sepaham dengan Komisi VI bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih tidak hanya diperkuat dari sisi kuantitasnya saja, melainkan juga kualitas. "Kita akan membangun 80 Kopdes/kel Merah Putih sebagai percontohan untuk mendapat model bisnis yang tepat sesuai dengan karakteristik desa masing-masing," kata Menkop.

Terkait anggaran, Menkop menjelaskan bahwa itu merupakan plafon kredit yang nilainya Rp3 miliar atau lebih sesuai kebutuhan dari proposal bisnisnya. Soal skema pembiayaan, subsidi bunga, tenor, dan lainnya, kini tengah dibicarakan otoritas terkait, yakni Kemenkeu, KemenBUMN, Danantara, dan Bank Indonesia," terang Menkop.

Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengatakan, pihaknya memberikan dukungan terhadap pembentukan Kopdes Merah Putih dengan syarat bahwa pelaksanaannya harus menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat desa/kelurahan secara utuh, serta tidak hanya mengejar jumlah atau target.

"Kami juga meminta Kemenkop untuk menjamin pendekatan yang digunakan tidak top-down semata, tetapi mengedepankan partisipasi, edukasi, dan penguatan kapasitas masyarakat desa secara otentik," kata Nurdin, selaku pimpinan sidang.

Lebih dari itu, Nurdin menegaskan bahwa koperasi desa bukan sekadar program pemerintah, tetapi harus menjadi bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang tumbuh dari bawah, dimiliki masyarakat, dan dijalankan oleh mereka sendiri.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2

上一篇：VIDEO: Nikmat Meneguk Kopi Ditemani Para Anabul di Kafe Kucing Irak
下一篇：VIDEO: Pesona Warna

• ·VIDEO: Ada Dua Versi Doa Buka Puasa yang Populer, Mana yang Sahih?
• ·Terdaftar atau Tidak? Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH BPNT 2025 Sekarang Juga!
• ·Hasil Negosiasi Tarif AS, Menko Airlangga: Kita Tawarkan Win
• ·Menkes Sebut Ukuran Celana Lebih dari 33
• ·Golkar Beri Sinyal Bakal Dukung Prabowo Lagi: Kami Kawal Sampai Selesai, 2029 Kita Bicarakan Lagi
• ·Judol Makin Menjamur, Komdigi Ungkap Penyebabnya
• ·Blok Migas Terlantar di Natuna Bisa Hasilkan 7.000 Barel per Hari
• ·Orang Kaya Ramai
• ·Bursa Eropa Melemah Seiring Ketidakpastian Hukum atas Tarif AS
• ·Selebgram Banjir Kecaman Usai Panjat Gedung Berhantu di Thailand
• ·Tanggapi Kasus Oplosan Pertamax, Mantan Komut Pertamina Ahok Ajak Sidang Terbuka!
• ·VIDEO: Serunya Festival Layang
• ·Kandungan Minyak Makan Merah yang Pabriknya Baru Diresmikan Jokowi
• ·BPOM Turun Gunung, Selidiki Kasus Keracunan MBG di SPPG Bosowa Bina Insani
• ·Trump Kembali Serang The Fed, Klaim Lebih Paham Suku Bunga Dibandingkan Powell
• ·Roy Suryo Tantang Logika Hukum di Kasus Ijazah Jokowi: Dulu Saya yang Bikin Rancangan UU