Dalil Ada Politik Uang Ditolak MK, Apa Reaksi BW?
Tim Hukum Prabowo-Sandi menyayangkan penolakan dalil politik uang (money politics) oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Dalil politik uang ini erat kaitannya dengan fenomena vote buying.
Baca Juga: Dalil Intelijen Tak Netral, Saksi Ahli: Hadirkan SBY ke MK, Tak Bisa dari Berita
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), mengatakan ada problem paradigmatik antara pihaknya dengan MK terkait pendalilan suatu peristiwa perkara. BW pun mendorong hakim MK melakukan judicial activism (aktivisme yudisial) terkait perkara itu.
"Tapi ada problem paradigmatik lain sebenarnya. Misalnya, kami mendalilkan di dalam salah satu TSM ada money politik, tapi mahkamah tidak melakukan judicial activism secara paripurna," kata BW di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).
"Karena kami tidak merumuskan apa itu money politik yang sebenarnya itu bisa dilakukan mahkamah, kalau mahkamah mau melakukan judicial activism, maka kemudian indikasi vote buying yang kami kemukakan itu tidak dianalisis secara jauh," sambung dia.
Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini berpendapat, jika hakim melakukan judicial activism secara paripurna, maka tidak perlu ada definisi mengenai money politics sebagaimana diungkap dalam sidang tadi.
"Kalau judicial activism dipakai secara paripurna oleh mahkamah, maka tidak perlu harus ada definisi yang disebut money politik untuk menjustifikasi ada tidaknya vote buying. Itu kewenangan dari mahkamah untuk menentukan itu, tapi kami lihat ada perbedaan itu," ujar BW.
-
Tarif Masuk Gunung Gede Pangrango NaikKPU Bertemu Tim Paslon, Bahas Durasi Debat CapresKorupsi Proyek Pelebaran Jalan, Bekas Walikota Depok Jadi TersangkaVIDEO: Terapi Unik Sentuh Alpaka untuk Lansia dan Difabel di IrlandiaIni 3 Jenis Sedekah yang Pahalanya Paling Dahsyat dalam IslamPelaku Candaan Bawa Bom di Pesawat Pelita Air Rute Surabaya4 Kapal Pesiar Singgah di Pelabuhan Benoa Bali, Bawa Ribuan TurisKPU Sebut 2 Gugatan Soal Penerimaan Gibran sebagai Cawapres Telah GugurCara Cek Saldo Dana Bansos KJP Plus 2025 Lewat HP, Syarat Nilai Rapor 70 Tengah DikajiTKN Prabowo
下一篇:MenPPPA Minta Beri 1 Jam Tanpa Gadget Untuk Keluarga, Ini yang Bisa Dilakukan
- ·7 Manfaat Teh Hitam Pahit Tanpa Gula, Ampuh Cegah Banyak Penyakit
- ·Korupsi Proyek Pelebaran Jalan, Bekas Walikota Depok Jadi Tersangka
- ·Saling Tunjukan Kekompakan, Para Capres Lakukan 'Tos' dengan Cawapresnya
- ·PORDI & HIGGS Games Island Gelar Open Tournament Domino Makassar 2025
- ·Makan 5 Buah Ini Bisa Bikin Kamu Bahagia, Mood Naik Terus
- ·Anies 'Berang' Soal Tarif MRT, Lihat Ini
- ·Sudah Dipenjara 15 Tahun, Aset Setnov Masih 'Diintai' KPK
- ·Anies Rombak Ribuan Pejabat Pemprov DKI, Ada Tujuan Politik?
- ·Sah! HPP Jagung Kini Resmi Menjadi Rp 5.500
- ·Catat Baik
- ·Anies Rombak Ribuan Pejabat Pemprov DKI, Ada Tujuan Politik?
- ·Sarapan Seharusnya Porsi Besar dan Makan Malam Porsi Kecil, Benarkah?
- ·Olahraga sambil Healing, Ini 5 Tempat untuk Silent Walking di Jakarta
- ·Jika Mau Selamat Hadapi Trump, Boy Thohir Ungkap RI–China Harus Kompak!
- ·Belum Dapat Izin Dirikan TPS LN, KPU Akan Gunakan Pos Untuk Pemungutan Suara di Hong Kong dan Macau
- ·Cara Naik Bus Wisata Jakarta Gratis, Ini Daftar Rute dan Jadwalnya
- ·Cara Cek Saldo Dana Bansos KJP Plus 2025 Lewat HP, Syarat Nilai Rapor 70 Tengah Dikaji
- ·KPK Duga Novanto Terlibat Suap PLTU Riau
- ·Tawaran Pindah ke Kota di Italia, Dikasih Rp1,8 M untuk Beli Rumah
- ·14 Benda Paling Kotor di Rumah Selain Toilet yang Jarang Disadari
- ·Prodi dan Daya Tampung SNBP 2025 ITS, Fakultas Teknologi Elektro Paling Ketat
- ·Studi: Perempuan Menganggap Pria Baik Hati Lebih Cerdas dan Menarik
- ·Berkas Perkara Tersangka Film Porno Jaksel Lengkap, Siap Disidangkan
- ·TNI AU Punya Tambahan 8 Helikopter H225M, Komplit dengan Full Flight Simulator
- ·8 Tren Wisata Tahun 2025, JOMO Gantikan FOMO
- ·Bupati Purbalingga Diduga Terima Duit Haram Rp500 Juta
- ·Mantap! Menteri Agus Bangga Hari Bakti Imigrasi Dirayakan Sederhana: Fokus ke Program
- ·Cak Imin Mengaku Tidak Pernah Usulkan Format Debat Capres
- ·China Siap Injak Gas Investasi di RI, Li Qiang Sindir Negara Tak Ramah Bisnis
- ·KPK Masih Buka Kemungkinan Tersangka Lain Kasus PLTU
- ·Gegara Corona 30 Acara di Jakarta Berpotensi Dibatalkan
- ·KPU Bertemu Tim Paslon, Bahas Durasi Debat Capres
- ·Sarapan Seharusnya Porsi Besar dan Makan Malam Porsi Kecil, Benarkah?
- ·Jika Ada Leasing Eksekusi Sembarangan, APPI Bakal Tindak Tegas
- ·Gejala Kanker Endometrium Seperti yang Dialami Dina Mariana
- ·Terhalang Durasi, KPU Larang Panelis Berikan Pertanyaan Saat Debat Capres