JAKARTA,“quickq加速器” DISWAY.ID –Sembilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) berani melawan arus dengan menggugat revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka menilai UU yang baru disahkan ini cacat prosedural dan melanggar prinsip keterbukaan dalam pembentukan undang-undang.

Gugatan uji formil tersebut diajukan oleh Muhammad Alif Ramadhan (21), Namoradiarta Siaahan (18), Kelvin Oktariano (18), M. Nurrobby Fatih (19), Nicholas Indra Cyrill Kataren (18), Mohammad Syaddad Sumartadinata (20), dan R. Yuniar A. Alpandi (21).

BACA JUGA:Tanggapan KSAL Kasus Wartawati Dibunuh Oknum TNI AL: Pastikan Diproses Transparan

Mereka didampingi oleh kuasa hukum Abu Rizal Biladina (20) dan Muhammad (19). Permohonan tersebut telah terdaftar di laman resmi MK dengan nomor 48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 per 21 Maret 2025.

Menurut para pemohon, UU TNI yang disahkan pada 22 Maret 2025 melanggar berbagai ketentuan dalam UUD 1945, seperti Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D, serta Pasal 28F.

BACA JUGA:Jurnalis Kena Pukul Saat Pembubaran Massa Aksi Tolak RUU TNI di Depan Gedung DPR

Transparansi DPR Dipertanyakan

Para mahasiswa menilai DPR gagal menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang. Sesuai Pasal 96 ayat (4) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), naskah akademik dan rancangan peraturan harus dapat diakses masyarakat.

Namun, dalam revisi UU TNI, DPR dinilai tidak memberikan akses yang cukup terhadap naskah akademik maupun draf revisi.

"DPR wajib menyebarluaskan RUU yang tengah dibahas, tetapi dalam kasus ini, justru tertutup. Tidak ada draf resmi yang tersedia hingga pengesahan di Rapat Paripurna," ungkap Abu Rizal Biladina, salah satu kuasa hukum mahasiswa. 

BACA JUGA:Tak Main-nain, Kasal M Ali Bakal Tindak Oknum TNI AL Pembunuh Wartawati Juwita: Kita Hukum Berat!

Kondisi ini semakin diperparah dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI pada 18 Maret 2025 yang menyebut bahwa draf RUU TNI yang beredar di masyarakat bukanlah draf resmi yang dibahas oleh Komisi I DPR.

Dalam gugatannya, para mahasiswa juga menyoroti keterlibatan Presiden Prabowo Subianto dalam percepatan revisi UU TNI.

Mereka menilai langkah presiden melangkahi prosedur hukum, karena RUU ini tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan seharusnya dikembalikan ke tahapan awal pembahasan.

• 1
• 2
• »

• ·Mandi Air Garam Punya Manfaat Menakjubkan buat Tubuh, Apa Saja?
• ·Catat, Ini Waktu Terbaik Mandi Junub Setelah Bercinta di Bulan Ramadan
• ·Tren Baju Lebaran 2024, Dominasi Warna Pastel dan Look Santai
• ·Mayapada Hospital & Syneos Health Dorong Uji Klinik Kelas Dunia
• ·Makan 5 Buah Ini Bisa Bikin Kamu Bahagia, Mood Naik Terus
• ·Minim Nyeri dengan Teknik Minimal Invasif pada Operasi Bypass Jantung
• ·Bripka Andry Minta Propam Polri Segera Usut Setoran di Brimob Riau
• ·VIDEO: Cerita Harashta Haifa Zahra Jadi Puteri Indonesia 2024
• ·Budi Arie Siap Diperiksa terkait Judi Online di Komdigi, Kenal dengan Belasan Mantan Pegawainya
• ·Resmi Bebas, Eks Anak Buah Ferdy Sambo Tetap Jadi Anggota Polri
• ·Tim SAR Gabungan Evakuasi Korban Pesawat SAM Air di Papua
• ·Bikin Orang Bingung, Apa Itu 'Kemoterapi Preventif' Kate Middleton?
• ·Makan 5 Buah Ini Bisa Bikin Kamu Bahagia, Mood Naik Terus
• ·Nasib Perundingan Dagang Trump Usai Pengadilan Batalkan Kebijakan Tarif AS
• ·英国艺术类研究生留学一年费用多少？
• ·Sering Dianggap Tabu, China Adakan Kompetisi Sunat Daring