时间：2025-06-01 21:44:26 来源：quickq电脑版更新后没网

Warta Ekonomi,quickq安卓版app Jakarta -

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan pihaknya telah memperoleh berbagai masukan (input) yang sangat konstruktif untuk program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Dan hampir seluruh fraksi Komisi VI DPR RI sangat mendukung penuh pelaksanaan program Kopdes/Kel Merah Putih ini. Hal tersebut disampaikan Menkop usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (26/5/2025).

Baca Juga: Dolar Kembali Melemah Setelah Trump Ancam Penerapan Tarif ke Uni Eropa

"Kita sudah mencapai beberapa kesepakatan dan kesimpulan, terutama dalam menjaga kredibilitas program ini, di tingkat pelaksanaan dengan segala mitigasi risikonya dan kemungkinan-kemungkinan buruk yang timbul, bisa kita eliminasi sedemikian rupa," ucap Menkop, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Selasa (27/5).

Hal itu karena, tujuan mulia dari pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan desa, serta mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa-desa.

Menkop juga menekankan bahwa Kopdes/Kel ini milik warga desa, sedangkan BUMDes milik pemerintah desa, sehingga tidak akan tumpang-tindih atau saling mematikan. "Ke depan, bagaimana Kopdes bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk warga desa," imbuh Menkop Budi Arie.

Maka, Menkop mendorong Kopdes/Kel untuk bersinergi dengan siapapun, termasuk BUMDes. Hal yang pasti, Kopdes/Kel Merah Putih sebagai lembaga ekonomi desa harus diperkuat, harus diberikan ruang dan kesempatan untuk terus berkembang.

Pasalnya, bagi Menkop, potensi desa juga harus ditumbuhkan, bukan sekadar sebagai desa menjadi konsumen tapi juga sebagai produsen. "Kita berharap Kopdes Merah Putih menjadi pusat distribusi, produksi, dan industri desa," ucap Menkop.

Oleh karena itu, Menkop sepaham dengan Komisi VI bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih tidak hanya diperkuat dari sisi kuantitasnya saja, melainkan juga kualitas. "Kita akan membangun 80 Kopdes/kel Merah Putih sebagai percontohan untuk mendapat model bisnis yang tepat sesuai dengan karakteristik desa masing-masing," kata Menkop.

Terkait anggaran, Menkop menjelaskan bahwa itu merupakan plafon kredit yang nilainya Rp3 miliar atau lebih sesuai kebutuhan dari proposal bisnisnya. Soal skema pembiayaan, subsidi bunga, tenor, dan lainnya, kini tengah dibicarakan otoritas terkait, yakni Kemenkeu, KemenBUMN, Danantara, dan Bank Indonesia," terang Menkop.

Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengatakan, pihaknya memberikan dukungan terhadap pembentukan Kopdes Merah Putih dengan syarat bahwa pelaksanaannya harus menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat desa/kelurahan secara utuh, serta tidak hanya mengejar jumlah atau target.

"Kami juga meminta Kemenkop untuk menjamin pendekatan yang digunakan tidak top-down semata, tetapi mengedepankan partisipasi, edukasi, dan penguatan kapasitas masyarakat desa secara otentik," kata Nurdin, selaku pimpinan sidang.

Lebih dari itu, Nurdin menegaskan bahwa koperasi desa bukan sekadar program pemerintah, tetapi harus menjadi bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang tumbuh dari bawah, dimiliki masyarakat, dan dijalankan oleh mereka sendiri.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2

上一篇：Fantastis! Kejaksaan Agung Sebut Kerugian Negara Akibat Korupsi PT Timah Capai Rp300 Triliun
下一篇：Tamara Tyasmara Kembali Diperiksa Hari Ini di Polda Metro Jaya

• ·VIDEO: Detik
• ·JIS Dianggap Belum Memenuhi Syarat, Ferdinand: Tidak Standar Internasional Ternyata!
• ·Diktiristek: Status Dosen NIDN, NIDK dan NUP Dihapus, Ini Gantinya
• ·7 Rekomendasi Outfit yang Kamu Perlukan saat Lari
• ·Mengenal Katedral Gasil, Lokasi Syuting When Life Gives You Tangerines
• ·Dewan Pers: Pengaduan Masyarakat Soal Pemberitaan Negatif Mengenai PKPU Nyaris Tidak Ada
• ·Bagaimana Islam Melihat Penggunaan Dana Zakat untuk Program MBG?
• ·Kebakaran Rumah Berlantai 2 Di Cilandak, Seorang Penghuni Tewas Terpanggang
• ·PKB Mulai Lakukan Penjaringan Calon Kepala Daerah untuk Jabar, DKI, dan Banten
• ·Bagaimana Islam Melihat Penggunaan Dana Zakat untuk Program MBG?
• ·Tarik Minat Petani Milenial, Mas Dhito Beri Bantuan 5 Drone
• ·Kemenperin: Jatuh Bangun Bertahun
• ·Langgar Prokes, DKI Tutup 1.100 Perusahaan Selama PPKM
• ·Komnas HAM Sebut Warga Eks Kampung Bayam Tak Mau Dipindah Ke Nagrak, Maunya Ke Rusun Baru
• ·Iptu Rano Tak Kapok Meski Jadi Korban Pembacokan Saat Tawuran: Gas Terus!
• ·Perluas Ekosistem Bisnis Kartu Kredit, Bank Mandiri Gandeng HOG Indomobil Jakarta Chapter