Penyelenggaraan haji tahun 2025 telah memasuki fase puncak Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna). Meskipun tahun ini terdapat sejumlah penyesuaian kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi, termasuk pelibatan multisyarikah dalam pelayanan jamaah haji Indonesia, Kementerian Agama RI (Kemenag) memastikan bahwa berbagai kendala yang muncul dapat diatasi dengan solusi tepat.

Perubahan tidak hanya terjadi pada haji reguler dan haji khusus yang menjadi tanggung jawab Kemenag, tetapi juga menyentuh haji furoda dan mujamalah atau jenis haji yang menggunakan visa khusus di bawah kewenangan penuh Kerajaan Arab Saudi.

Gugun Gumilar, Staf Khusus Menteri Agama RI, memberikan penjelasan yang menenangkan bagi para stakeholder, terutama calon jamaah haji furoda dan mujamalah. Menurutnya, Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami penyesuaian layanan haji tahun ini. Namun, berkat antisipasi dan mitigasi yang baik, Kemenag bersama Badan Penyelenggara Haji (BPH) berhasil meminimalisir dampaknya.

"Alhamdulillah, hingga hari ini Kementerian Agama RI dibantu Badan Penyelenggara Haji dan stakeholder lainnya mampu menyesuaikan bentuk pelayanan kepada jamaah sesuai regulasi Kementerian Haji Arab Saudi. PPIH kita di lapangan bahu-membahu menggunakan seluruh upaya untuk melayani jamaah," ujar Gugun.

Baca Juga: Kemenag Uji Coba Modul Pembinaan SDM Amil Dorong Profesionalisme Pengelola Zakat, Pacu Dampak Ekonomi Umat

Merespons kekhawatiran jamaah haji furoda dan mujamalah, Gugun mengutip pernyataan Menteri Agama Prof. Nasarudin Umar yang menyatakan bahwa Kemenag akan membantu diplomasi terkait penerbitan visa mereka. Meskipun haji furoda sepenuhnya berada di bawah otoritas Arab Saudi, pemerintah Indonesia berkomitmen memfasilitasi komunikasi dengan pihak terkait.

"Iya, terkait furoda atau mujamalah ini, Pak Menteri sudah menyampaikan akan membantu komunikasi dengan otoritas terkait. Kita bersyukur, meskipun ini bukan wilayah Kemenag, tetapi lebih pada diplomasi antara Kedutaan atau Konjen RI, kita akan berupaya maksimal agar calon jamaah haji furoda tetap bisa berangkat tahun ini," jelas Gugun.

Namun, ia mengingatkan bahwa waktu yang semakin mendekati Armuzna membatasi ruang gerak. "Melihat waktu yang begitu dekat, ikhtiar kita mungkin tidak maksimal—tidak semua visa furoda akan terbit. Tapi, kita tetap berusaha," tambahnya.

Dengan koordinasi yang solid antara Kemenag, BPH, dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), pemerintah optimis bahwa seluruh jamaah baik reguler, khusus, maupun furodaakan mendapatkan pelayanan terbaik. Meski ada penyesuaian aturan, semangat untuk memastikan kelancaran ibadah haji tetap menjadi prioritas utama.

• ·纽约大学设计专业有哪些？
• ·Bahlil Ungkap 10 Lapangan Migas Terbengkalai, Ancam Ini Ke Kontraktor
• ·3 Resep Cah Kangkung yang Lezat ala Restoran Berbintang
• ·Jadi Hotel Terapung untuk Atlet PON XXI Sumut
• ·Daftar Angka Keberuntungan 12 Shio di Tahun Naga Kayu
• ·PNM Peduli Tanam Ribuan Pohon Mangrove dan Terumbu Karang di Kalimantan
• ·Baru Dilantik, Ini Tugas Berat dari Sri Mulyani untuk Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai!
• ·Perkuat Digitalisasi di Aceh, Telkom Resmikan IndigoSpace sebagai Rumah bagi Startup Lokal Aceh
• ·美国音乐学院辛辛那提作曲音乐博士如何？
• ·PPRO Rombak Direksi! Dyah Rahadyannie Pimpin Sebagai Dirut Baru
• ·2025年美国设计学院排名汇总
• ·2025年美国大学建筑专业排名
• ·AS Minta Indonesia Perbaiki TKDN ICT, Kemenperin: Belum Ada Keluhan Apapun Selama Ini
• ·PLN UIP JBT Raih Sertifikat Layak Operasi GI 150 kV Kanci, Siap Perkuat Listrik Cirebon
• ·Sri Mulyani Sentil Pejabat Baru, Ungkap Kemenkeu Butuh Pemimpin yang Bisa Bersinergi
• ·Banyak Mall Terus Tumbuh, Menko Airlangga Ungkap Potensinya untuk Perekonomian Indonesia