Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyampaikan dukungannya terhadap penguatan peran paralegal perempuan di lingkungan Muslimat NU sebagai langkah strategis memperluas akses keadilan dan perlindungan bagi perempuan dan anak, terutama di tingkat desa.

Hal tersebut disampaikan Menteri PPPA saat  menghadiri kegiatan Sosialisasi Hasil Rakernas dan Penguatan Peran Paralegal Muslimat NU yang diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Sekatan.

Baca Juga: Rencana BMAD pada Benang Filamen Sintetik Tiongkok Bisa Hambat Persaingan Sehat, KPPU Minta Kemendag dan KADI Evaluasi Ulang

Menteri PPPA menyampaikan apresiasi atas kiprah Muslimat NU yang telah konsisten membangun masyarakat melalui berbagai program strategis, termasuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dakwah, hingga perlindungan sosial.

“Dengan jaringan yang luas hingga ke tingkat akar rumput, Muslimat NU memiliki kekuatan besar untuk mempercepat pencapaian kesetaraan gender dan perlindungan anak. Ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ungkap Menteri PPPA, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Senin (26/5).

Menteri PPPA menegaskan pentingnya penguatan kapasitas perempuan, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan. “Perempuan terbukti memiliki kapasitas, kepemimpinan, dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan. Kita perlu memberi mereka ruang untuk berperan strategis dalam pembangunan bangsa,” ujar Menteri PPPA.                    

Salah satu bentuk konkret penguatan peran perempuan yang digaungkan dalam kegiatan ini adalah pembentukan dan pelatihan paralegal di lingkungan Muslimat NU. Menteri PPPA menilai inisiatif ini sangat strategis untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa, mencegah konflik, dan memberikan pendampingan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak.

“Paralegal Muslimat NU diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat, terutama perempuan, dalam memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara hukum. Ini penting untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan diri perempuan dalam mengembangkan potensinya,” ungkap Menteri PPPA.

Menteri PPPA juga menyampaikan program prioritas Kemen PPPA 2025–2029 yang mencakup, Penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai basis pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perluasan layanan Call Center SAPA 129, dan Pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak berbasis  desa untuk mendukung kebijakan yang lebih inklusif.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi menyampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi atas peran strategis Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan dukungan terhadap sinergi bersama organisasi perempuan seperti Muslimat NU dalam mendorong perlindungan perempuan dan anak, serta membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan,” Ujar Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. 

Halaman:

• 1
• 2